Saibumi.com (SMSI) Bandar Lampung- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung menggelar Pelatihan Wartawan Siber tentang Perpres Publisher Right.

Kegiatan tersebut dibuka Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Ganjar Jationo mewakili Penjabat Gubernur Samsudin, bertempat di gedung PWI Solfian Akhmad Bandarlampung, pada Selasa (15/10/2024).

Dalam sambutannya, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Ganjar Jationo mengatakan, Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas pada 20 Febuari 2024.

BACA JUGA: Percepat Penyelesain Laporan: Ombudsman RI Kembangkan Inovasi Digital Dashboard Monitoring

"Peraturan Presiden ini bertujuan mengatur tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas agar berita yang merupakan karya jurnalistik dihormati dan dihargai kepemilikannya secara adil dan transparan," jelasnya.

Menurutnya, pelatihan itu menjadi momen penting untuk memahami lebih dalam tentang regulasi tersebut, agar para jurnalis, penerbit, dan seluruh insan pers dapat menjalankannya dengan baik, dilindungi secara hukum, dan mendapatkan hak-hak yang sesuai.

Hak Penerbit bukan hanya soal melindungi hak ekonomi penerbit, tetapi juga terkait dengan menjaga integritas dan kualitas karya jurnalistik, yang pada akhirnya memberikan kontribusi pada kualitas informasi yang diterima oleh masyarakat.

"Saya berharap, melalui pelatihan ini, seluruh peserta dapat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai bagaimana penerapan Hak Penerbit dalam praktik media di era digital saat ini," ujarnya.

Sehingga, dapat menciptakan ekosistem media yang lebih sehat dan adil, di mana hak-hak penerbit, jurnalis, dan masyarakat sama-sama terlindungi.

"Pemerintah Provinsi Lampung selalu berkomitmen untuk mendukung upaya peningkatan kualitas dan profesionalisme pers," papar dia.

Sementara, Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah yang juga sebagai keynote speaker mengatakan, melalui pelatihan tersebut, perpres Publisher Right bisa tersosialisasi dengan baik.

"Karena memang ini sebuah harapan bagi wartawan, khususnya di Lampung untuk bisa meningkatkan kesejahteraan," jelasnya.

Terlebih, kesejahteraan wartawan saat sedang menurun di tengah badai distrubsi digital. Sehingga, diharapkan, keberadaan perpres itu memberi jaminan bagi jurnalisme berkualitas.

Selain itu, perpres publisher right juga diharapkan bisa meningkatkan dan memperbaiki ekosistem media di Lampung. (***)

BACA JUGA: Percepat Penyelesain Laporan: Ombudsman RI Kembangkan Inovasi Digital Dashboard Monitoring