Saibumi.com (SMSI), Padang - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumatera Barat, Alirman Sori S.H, M.Hum, M.M., menilai anak-anak yang melakukan kejahatan berat seperti pemerkosaan, penganiayaan hingga pembunuhan tidak boleh serta merta lepas dari jeratan hukum.

"Kalau dengan alasan di bawah umur dia membunuh orang, menyiksa orang, memperkosa, rame-rame mengeroyok, dalam prinsip negara hukum, harusnya tidak bisa lepas karena prinsip hukum pidana itu adalah barang siapa," katanya di Padang, seperti dikutip dari Antara

Ia mengatakan itu terkait aksi tawuran anak-anak di Kota Padang yang mulai menjadi sangat brutal menggunakan senjata tajam hingga berpotensi membahayakan nyawa orang lain.

BACA JUGA: Potongan Kaki Petani Diserang Harimau di Suoh Lampung Barat Mulai Ditemukan

Senator ini menilai, dengan makin banyaknya anak-anak yang menjadi pelaku kejahatan berat, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) perlu untuk ditinjau kembali.

"Kalau ada keinginan pembuat UU untuk meninjau kembali dan merevisi UU itu, rasanya sudah tepat. Harus dipastikan bahwa norma yang dibuat dalam UU itu betul-betul memberikan rasa keadilan pada semua pihak," ujarnya.

Menurut dia, kalau pelaku adalah anak-anak maka harus diperluas normanya sehingga menjangkau orang tuanya. "Kalau anaknya melakukan kejahatan, tetapi masih di bawah umur maka orang tuanya harus bertanggung jawab," katanya.

Ia mendukung upaya untuk merevisi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) agar bisa memberikan efek jera sehingga tingkat kejahatan yang dilakukan anak di bawah umur bisa ditekan.

Sebelumnya juga, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan dirinya akan memperjuangkan pembahasan revisi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) di DPR karena semakin banyak anak di bawah umur yang melakukan kejahatan serius, namun lepas dari jeratan hukum.

UU SPPA menyulitkan pihak kepolisian untuk menerapkan hukum pidana pada anak pelaku kejahatan. Banyak pelaku tawuran menggunakan senjata tajam di Padang tidak bisa diproses hukum karena terhambat UU tersebut.

BACA JUGA: Potongan Kaki Petani Diserang Harimau di Suoh Lampung Barat Mulai Ditemukan