Opini : Oleh Ade Kurniawan Mahasiswa Universitas Tulang Bawang - Wartawan Saibumi.com

Indonesia Darurat Demokrasi, pernyataan ini bukan hanya sekadar stigma pribadi, bukan pula cuma clickbait (Judul Sensasional) yang ingin saya tampilkan. Melainkan ini atas dasar pernyataan sikap yang telah disampaikan oleh sejumlah Civitas Akademika dari Berbagai Universitas ternama yang ada di Indonesia.

Diketahui sejumlah civitas akademika dari berbagai universitas di Indonesia telah menyatakan sikap keprihatinan terhadap demokrasi era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

BACA JUGA: Rekomendasi Laptop Unggulan Para Pekerja Digital

Guru Besar dari berbagai Kampus telah melayangkan kritik keras atas tergerusnya prinsip demokrasi kita. Antara lain adalah Universitas Gadjah Mada (UGM) kemudian Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Islam Indonesia dan masih ada yang lainnya.

Pada Rabu (31/01/24) kemarin, UGM melayangkan "Petisi Bulaksumur" sebagai bentuk keprihatinan terhadap dinamika perpolitikan nasional. Selain itu, juga merupakan sikap atas pelanggaran prinsip demokrasi menjelang pemilu 2024.

Didampingi sejumlah Civitas Akademika, Salah satu Guru Besar UGM Profesor Koentjoro sangat menyayangkan tindakan menyimpang yang terjadi dalam masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo

"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada," kata Profesor Koentjoro saat membacakan Petisi di Balairung UGM

"Pelanggaran etik di MK, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan dan pernyataan kontradiktif Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi." Ungkapnya dalam video yang beredar di Media Sosial

Menyusul UGM, Rektor UII Fathul Wahid didampingi para Civitas Akademika menyampaikan pernyataan sikap "Indonesia Darurat Kenegarawanan" yang juga memuat sejumlah tuntutan lain untuk Jokowi dan pemerintahannya.

Pihaknya menyoroti perkembangan politik nasional yang dianggap makin mempertontonkan penyalahgunaan kewenangan tanpa malu-malu, dan kekuasaan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara.

"Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran. Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo," kata Fathul

Demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran ia menilai gejalanya kian jelas saat Jokowi menyebut presiden boleh berkampanye dan berpihak, sehingga menyatakan ketidaknetralan institusi.

"Perkembangan termutakhir, distribusi bantuan sosial melalui pembagian beras dan bantuan langsung tunai (BLT) oleh Presiden Joko Widodo juga ditengarai sarat dengan nuansa politik praktis yang diarahkan pada personalisasi penguatan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu," isi pernyataan sikap itu yang disampaikan pada Kamis (01/02/24).

Selain itu, mereka melihat adanya indikasi mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan dukungan terhadap pasangan calon tertentu yang tentunya melanggar hukum sekaligus konstitusi.

Menurutnya, situasi seperti yang telah disampaikannya menjadi bukti, Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi.

Kemudian sejumlah akademisi dan mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI) ikut bersuara merespons sejumlah isu jelang Pemilu dan Pilpres 2024. Lewat petisi atau sikap kebangsaan.

Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo menilai Indonesia saat ini seperti kehilangan kemudi akibat adanya kecurangan perebutan kekuasaan yang dilakukan tanpa etika. Civitas Akademika UI mengaku prihatin dengan hancurnya tatanan hukum dan demokrasi.

"Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa, nihil etika, menggerus keluhuran budaya serta kesejatian bangsa," kata Harkristuti Harkrisnowo saat membacakan sikap mereka di kampus UI, Depok, pada Jumat (02/02/24)

"Hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi dan nepotisme telah menghancurkan kemanusiaan, dan merampas akses keadilan kelompok miskin terhadap hak pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan berbagai kelayakan hidup," ucapnya

Lebih lanjut, ketika saya masih menulis naskah Opini ini masuk sebuah kiriman berupa video melalui pesan Whastapp yang isinya Kelompok Misterius Tanyakan Sikap Universitas Lampung atas Demokrasi Indonesia, di Bundaran tugu air mancur, Unila, Bandar Lampung, pada Jumat (02/02/24) Malam.

Mereka merasa hal seperti ini patut untuk terus disuarakan dengan berbagai cara, kemudian mereka meminta untuk adanya sikap dari Kampus-Kampus yang ada di Lampung juga menilai kondisi politik saat ini menjelang Pemilu 2024.

Kelompok itu juga mengajak kepada semua elemen mahasiswa dan Universitas yang ada di Lampung agar ikut serta menyuarakan di Media Sosial, bahkan sampai mendesak akan memobilisasi massa agar kesadaran para mahasiswa dan kampus meningkat.

Kemudian yang menjadi pertanyaan dalam tulisan yang dibentuk dalam karya Opini ini adalah sikap para Intelektuil yang ada di Lampung apakah hanya sekadar untuk menonton atau bahkan malah ikut senang melihat Demokrasi kita yang makin tergerus.

Ini merupakan sikap kepedulian kepada Prinsip Demokrasi yang berkeadilan Pancasila dan sesuai dengan UU 1945.

Kita diberikan hak kebebasan berpendapat dan berekpresi di dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disitu menerangkan setiap orang berhak mengeluarkan pendapat dan dilindungi oleh konstitusi.

Kita juga harus berani menyatakan sikap, menyampaikan keprihatinan atas perkembangan situasi politik guna mencapai Pemilu 2024 yang Luber Jurdil serta bebas dengan Money Politik ataupun intervensi dari berbagai pihak.

BACA JUGA: Rekomendasi Laptop Unggulan Para Pekerja Digital