Saibumi.com (SMSI), Bandar Lampung - Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung bersama Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung menggelar pertemuan koordinasi untuk validasi Daftar Pemilih dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung pada Senin (11/12/2023).

Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas), R.B Danang Yudiawan, menyampaikan bahwa upaya tersebut dilakukan karena masih terdapat 580 warga binaan pemasyarakatan di seluruh Wilayah Lampung yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

"Data warga binaan yang belum termasuk dalam daftar pemilih mencapai 580 orang di Wilayah Lampung," ungkap Kadivpas kepada Ketua KPU Provinsi Lampung, Erwan Bustami, dalam pertemuan yang digelar di ruang kerja KPU.

BACA JUGA: Barang Bukti Kasus Aulia Rakhman Diuji ke Lab Forensik

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung, Ade Kusmanto, menjelaskan bahwa tujuan utama kunjungan ini adalah untuk melakukan validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) bagi warga binaan Lapas Narkotika Bandar Lampung.

"Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya mendampingi Kadivpas bersama Kepala UPT Pas Kota untuk melaksanakan koordinasi dengan KPU Provinsi Lampung guna menyelaraskan data warga binaan sebagai peserta Pemilu Pilpres, Pemilu Pileg, dan Pilkada tahun 2024," ungkap Kalapas.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh sejumlah kepala lembaga pemasyarakatan, termasuk Kepala Lapas Kelas I Bandar Lampung, Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, dan Kepala Rupbasan Kelas I Bandar Lampung.

Sinergi antara lembaga pemasyarakatan dan KPU menjadi langkah strategis dalam memastikan partisipasi warga binaan dalam proses demokrasi. 

BACA JUGA: Barang Bukti Kasus Aulia Rakhman Diuji ke Lab Forensik