Saibumi. com, Bandar Lampung — Sejumlah Partai Politik menghadiri kegiatan Diseminasi Layanan Partai Politik sebagai upaya untuk memperkuat peran dan fungsi Partai Politik sebagai pilar demokrasi di Indonesia serta memberikan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dipersiapkan Partai Politik guna mengikuti Pemilu tahun 2024

BACA JUGA: Satgas PMK BNPB Dorong Lampung Menjadi Provinsi ke-7 yang Nihil Kasus PMK

Acara yang digaungkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Lampung langsung dihadiri oleh Kepala Kemenkumham Lampung, Edi Kurniadi.

Dalam sambutannya dirinya mengatakan dalam rangka mensukseskan pemilu Tahun 2024, Kanwil Kemenkumham Lampung mempersiapkan sistem politik demokrasi pada pemilu yang akan datang. Pemilu merupakan salah satu instrumen penting dalam menegakkan demokrasi di suatu negara.

Sebab, legitimasi kekuasaan pemerintah, harus diperoleh melalui Pemilu. Jika disimak dari perspektif aturan atau regulasi, maka peranan Partai Politik selain sebagai wadah rekrutmen politik dalam arti menyiapkan calon-calon anggota legislatif, namun juga untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan menciptakan iklim yang kondusif dalam proses Pemilu demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa.

"Mengingat begitu pentingnya peran Partai Politik sebagai peserta pemilu, maka Partai Politik harus mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kepersertaannya dalam Pemilu," jelasnya. Edi Kurniadi.

Dirinya menambahkan dari pengesahan Badan Hukumnya, pembinaannya, sampai dengan persyaratan - persyaratan yang diperlukan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu. 

Diseminasi tersebut diselenggarakan adalah untuk memfasilitasi sarana diskusi mengenai permasalahan Diseminasi Layanan Partai Politik di Provinsi Lampung. Sedangkan Tujuan dilaksanakan Diseminasi ini adalah memberikan solusi mengenai permasalahan Layanan Partai Politik di Provinsi Lampung serta peningkatan kualitas layanan di bidang Layanan Partai Politik oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung.(SB05) 

BACA JUGA: Satgas PMK BNPB Dorong Lampung Menjadi Provinsi ke-7 yang Nihil Kasus PMK