Saibumi.com (SMSI), Solo - Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Solo Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Solo.

Ratusan Mahasiswa yang hadir berasal dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Institut Islam Mamba'ul Ulum Surakarta (IIM), Universitas Slamet Riyadi (Unisri), dan beberapa perguruan tinggi lain, melalui perwakilannya menyampaikan orasi secara bergantian.

Para Mahasiswa itu menyoroti berbagai program pemerintahan di era rezim Jokowi dari program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) hingga berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) di antaranya RUU Penyiaran, RUU Perampasan Aset, dan RUU TNI-Polri.

BACA JUGA: Muhamad Fadel Santer Salah Satu Calon Kuat Dalam Pilkada Tubaba

Mereka menganggap berbagai program serta RUU tersebut dianggap merugikan, problematis hingga menuai polemik di kalangan masyarakat.

Melansir dari Tempo.co Koordinator aksi Rozin Afianto dari Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta (IIM) menilai bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah sangat mengecewakan.

"Maka dari itu kami mengambil kritikan yang sangat besar, yakni Indonesia Cemas bukan lagi Indonesia Emas 2045," kata Rozin saat ditemui awak media di sela-sela aksi pada Kamis (11/7/2024). seperti dikutip dari Tempo.co

Para mahasiswa juga berharap agar para anggota DPRD Solo yang merupakan wakil rakyat itu mau mendengarkan dan menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat serta DPR RI.

"Banyak isu hari ini mencapai keresahan sangat klimaks, apalagi Presiden kita hari ini Joko Widodo berasal dari Solo dan anaknya wakil presiden juga berasal dari Solo," kata Presiden BEM UNS, Agung Lucky Pradita

Dia menegaskan harapan agar melalui gerakan dari Solo ini sebagai narasi "memulangkan" Jokowi.

"Kami coba pulangkan Jokowi, jangan sampai Jokowi dan dinastinya keluarganya merusak demokrasi Indonesia," tutur Lucky.

Sejumlah Tuntutan Mahasiswa 

Untuk diketahui, dalam aksi tersebut Aliansi Mahasiswa itu menuntut banyak hal, di antaranya rencana pengesahan RUU Penyiaran yang menurut pihaknya akan berpotensi mengekang kemerdekaan berkomunikasi serta memperoleh informasi.

Selain itu, ada program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang menurut mereka alih-alih membantu rakyat, justru memeras rakyat karena ketimpangan ekonomi yang sebelumnya terjadi di kalangan masyarakat.

Lebih lanjut mereka menuntut Revisi UU TNI/Polri untuk segera dibatalkan, karena menurut pihaknya ini merupakan puing-puing sisa-sisa Orde Baru yang harusnya tidak dilaksanakan.

Tuntutan lainnya, mereka juga meminta agar RUU Perampasan Aset segera disahkan, pihaknya menduga bahwa hal ini dengan sengaja ditunda-tunda, hanya untuk demi kepentingan penguasa semata.

BACA JUGA: Muhamad Fadel Santer Salah Satu Calon Kuat Dalam Pilkada Tubaba