Saibumi.com (SMSI), Bandar Lampung - Ir. Anang Prihantoro Mantan Anggota DPD RI dapil Lampung Dua Periode, 2006-2009, dan 2014-2019 merespon baik apa yang disampaikan Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Lampung, Donny Irawan sampaikan saat sarasehan DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung kemarin tanggal 30 juni tahun 2023 di kantor PDI Perjuangan Provinsi Lampung.

Tentang perlunya, PDI perjuangan menjadi atau membuka posko pengaduan untuk rakyat. Jadi posko pengaduan yang secara khusus menyiapkan personil yang menampung berbagai persoalan rakyat. 

BACA JUGA: Donny Irawan, Ketua SMSI Lampung: Kepala Daerah Diharapkan Membuat Program Nyata, Jangan Menghamburkan Uang Rakyat untuk Suka Cita

"Hal ini sejalan dengan apa yang menjadi spirit saat bulan Bakti Bung Karno tanggal 24 Juni yang lalu di Gelora Bung Karno di Jakarta. Spirit 'Kepalkan tangan persatuan untuk Indonesia Raya' itu harus kompak, Serius, sungguh-sungguh. Kita mengepalkan tangan untuk apa? mengepalkan tangan untuk Indonesia Raya artinya kesungguhan itu diwujudkan untuk mengawal kepentingan 'akar rumput'," ungkapnya, Minggu 2 Juli 2023.

Lebih lanjut, menurutnya Ibu Prof (HC) Hj Megawati Soekarno Putri menyebutnya kepentingan akar rumput itu adalah rakyat. Akar rumput yang kuat yang memiliki energi yang tidak pernah punah, tidak bisa dipadamkan. Akar rumput itu tidak bisa dipunahkan atau tidak bisa punah atau dipunahkan. Itulah keyakinan sekaligus sebagai komitmen keberpihakan PDI Perjuangan pada rakyat.  

"Pesan Bung Karno, bahwa Tuhan itu bersemayam di antara rakyat yang miskin, mengandung makna bahwa rakyat atau saudara-saudari kita yang kurang beruntung atau kita sering menyebutnya sebagai miskin tertindas dan seterusnya. Tuhan berpihak ke sana, sehingga PDI Perjuangan tentu saja tidak mungkin tidak ada di situ. Pesan Ibu Megawati Soekarno Putri agar seluruh kader turun ke bawah, turun pada rakyat, turun pada akar rumput demi kepentingan rakyat," jelasnya. 

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 menyebutkan bahwa: fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Kata dipelihara itu mengandung makna diurus, diperhatikan, sehingga mengandung makna negara harus bertanggung jawab atas fakir miskin dan orang-orang terlantar tersebut. Keberpihakan itu merupakan sikap politik PDI Perjuangan. 

"Saya sebagai kader partai PDI Perjuangan, kader yang berasal dari rakyat, yang sehari-hari bersama dengan dan menyaksikan, merasakan derita, pilu, keluh-kesah rakyat selama ini tentu saja juga memiliki komitmen dan prinsip "mengepalkan tangan persatuan untuk Indonesia Raya". Sehingga itu juga harus di breakdown, di wujud nyatakan dalam kegiatan sehari-hari," ujarnya. 

Maka sangat tepat, kalau Ibu Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada seluruh kader untuk turun ke bawah, bahkan beliau mengancam kalau tidak turun ke bawah menemui rakyat, sebaiknya mundur saja atau "dimundurkan" dengan mekanisme partai, karena itu PDI Perjuangan hadir memperjuangkan kepentingan rakyat (baca = akar rumput). 

"Bukan memperjuangkan kepentingannya sendiri atau kelompok sebagai partai PDI Perjuangan, tapi kepentingan seluruh Rakyat Indonesia. Sampai kapanpun PDI Perjuangan tidak akan pernah berubah," tegasnya. 

Kembali kepada apa yang diminta Bapak Donny Irawan sebagai Ketua SMSI Lampung di dalam acara dialog DPD PDI Perjuangan kemarin tanggal 30 Juni, 

"Saya kira ini harus diwujudkan tidak saja secara formal seperti membuka pintu pendaftaran atas orang-orang yang perlu dibantu, akan tetapi dengan cara-cara yang lebih praktis. Saya kira yang pertama semua kita mesti menyuarakan ketidakadilan itu, menyuarakan siapa yang mengalami ketidakadilan, tidak beruntung atau rakyat yang tidak mampu," tutur Anang. 

Kemudian, itu disalurkan melalui partai, kemudian bisa melalui saluran Pemerintah secara langsung atau bahkan melalui komunitas atau organisasi-organisasi yang memang peduli untuk memikirkan, menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat tersebut. 

"Jadi partai bergerak bertindak tapi juga rakyat secara mandiri atau berkelompok atau secara berorganisasi, melalui komunitas juga ikut menyelesaikan persoalan yang ada di tengah-tengah rakyat," paparnya. 

Prinsip "Kepalkan tangan persatuan untuk Indonesia Raya" itu diwujudkan bersama-sama, bukan hanya partai, bahkan tidak hanya satu partai PDI Perjuangan. Akan tetapi harus mengajak seluruh partai, Negara juga hadir, bahkan secara mandiri atau berkelompok juga melakukan hal yang sama.  

"Itu artinya "Kepalkan tangan persatuan untuk Indonesia Raya" ibarat orang bertepuk tangan tidak bertepuk tangan sendiri, tapi seluruhnya bertepuk tangan. Semua diajak bergerak saling bahu-membahu. Merdeka," pungkasnya. 

Sebelumnya, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Lampung, Donny Irawan menghadiri sarasehan DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung Bulan Bung Karno pada Jumat, 30 Juni 2023.

Adapun kegiatan sarasehan dimulai sekira pukul 14.00 Wib dan bertempat di Kantor DPD Jalan Soekarno Hatta No.109, Labuhan Dalam, Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung dan bertemakan "Kepalkan Tangan Tangan Persatuan untuk Indonesia Raya dan sub tema yang mengangkat tentang persoalan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara". 

Dalam sesi diskusi, Donny Irawan meminta kepada PDI Perjuangan Provinsi Lampung untuk dibuatkan posko pengaduan. 

Karena menurutnya, masih banyak masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya. 

Menanggapi hal yang disampaikan Ketua SMSI Lampung Donny Irawan, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, Sutono menuturkan pihaknya akan menyiapkan posko untuk masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya. 

"Nanti kita siapkan. Kalau masyarakat Lampung ada persoalan, bisa langsung datang ke kantor DPD PDIP Lampung, pasti ada solusinya," tandasnya. (*)

BACA JUGA: Donny Irawan, Ketua SMSI Lampung: Kepala Daerah Diharapkan Membuat Program Nyata, Jangan Menghamburkan Uang Rakyat untuk Suka Cita