Bandarlampung – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyampaikan jawaban terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD Provinsi Lampung atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024.

Jawaban Gubernur tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Senin (13/11/2023).

Dalam kesempatan itu, Fahrizal mengatakan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 telah disepakati Pendapatan Daerah sebesar Rp8,34 Triliun.

BACA JUGA: DPRD Provinsi Lampung Gelar Uji Publik Raperda Usul Inisiatif

“ Yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp4,93 Triliun dan Pendapatan Transfer sebesar Rp3,39 Triliun serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp13,78 Miliar, ” ujar Fahrizal.

Gubernur menyadari masih di perlukan kerja keras serta menciptakan terobosan-terobosan baru dalam upaya meningkatkan kinerja pendapatan daerah Provinsi Lampung.

” Kami berkomitmen untuk terus berupaya menggali potensi-potensi dalam upaya meningkatkan capaian Pendapatan Daerah Provinsi Lampung sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan optimal menuju Rakyat Lampung Berjaya. Hal tersebut juga tidak terlepas dari dukungan DPRD Provinsi Lampung, ” ucap Gubernur.

Pada Rancangan Perubahan APBD ini, dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Provinsi Lampung secara konsisten dan berkesinambungan telah mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan mencapai 25,63 persen dari Belanja Daerah.

Kemudian, dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Provinsi Lampung secara konsisten dan berkesinambungan juga telah mengalokasikan anggaran kesehatan.

“ Yakni mencapai 11,56% dari total Belanja Daerah diluar gaji ASN ” katanya.

Terhadap dukungan alokasi anggaran kesehatan, Pemerintah Provinsi Lampung sendiri telah menerima penghargaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atas capaian Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2023.

Penghargaan tersebut diberikan kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas keberhasilan cakupan kepesertaan BPJS di Provinsi Lampung dari Kabupaten/Kota, jumlah masyarakat Lampung yang sudah menerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 95,31 persen atau sebesar 8.527.908 jiwa.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen dalam upaya menurunkan kemiskinan di Provinsi Lampung.

” Hal ini di ditunjukkan melalui capaian tingkat kemiskinan Provinsi Lampung yang berhasil turun dari 12,62 persen pada Maret 2019 hingga 11,11 persen pada Maret 2023 atau terjadi pengurangan jumlah penduduk miskin sebanyak 138,565 jiwa, ” katanya.

Dalam upaya memperluas lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja baru pada lingkup aktivitas ekonomi rill masyarakat, Pemerintah Dengan terus melanjutkan upaya-upaya untuk memperkuat daya saing UMKM melalui pemberian insentif fiskal dan non fiskal, kemudahan izin berusaha, sertifikasi, dukungan promosi.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Lampung juga telah mengalokasikan anggaran sebesar 60 persen dari kebutuhan penyelenggaraan dan pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak bagi Gubernur/Bupati/Walikota Tahun 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung sebesar Rp.188,2 Miliar dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung sebesar Rp.40,8 Miliar.

Diakhir, Gubernur juga memaparkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung juga telah mengalokasikan Belanja Transfer untuk Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah dan Pajak Rokok kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp.1,9 Triliun atau telah mencapai 20 persen dari total Belanja Daerah

BACA JUGA: DPRD Provinsi Lampung Gelar Uji Publik Raperda Usul Inisiatif