Saibumi.com, Jakarta -- Liga Arab sepakat untuk memboikot perusahaan yang terkait dengan Israel dan sekutunya. Keputusan ini tertuang dalam pernyataan yang dikeluarkan Liga Arab usai menjalani konferensi ke-96 yang diadakan di Kairo, Mesir.

Mereka menegaskan tidak akan berinvestasi di pemukiman khusus Yahudi dan meminta para pengusaha untuk menarik modal mereka dari pemukiman tersebut. Liga Arab juga memuji konsistensi gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS) dengan memberikan acuan daftar perusahaan yang perlu diboikot.

Liga Arab juga meminta Komisi HAM PBB terus menyebutkan daftar perusahaan-perusahaan yang dianggap mendukung pendudukan Israel atas Palestina. Sejauh ini sudah ada beberapa daftar produk yang diduga terafiliasi Israel.

BACA JUGA: Kinerja Keuangan Semester I/2024 Kredit dan Pembiayaan BTN Tembus Rp352 Triliun

Terbaru, Gerakan BDS Indonesia melalui media sosial Instagram @gerakanbds dan situs bdsmovement.net juga sudah mengeluarkan daftar produk yang diduga terafiliasi mulai Siemens, Burger King hingga WIX. Danone tidak termasuk dalam list tersebut.

Danone merupakan perusahaan asal Perancis dan beroperasi di 120 negara termasuk di negara negara Islam seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Mesir, Turki, Iran dan Tunisia. Perusahaan diketahui tidak memiliki pabrik di Israel.

Danone juga tidak masuk dalam daftar perusahaan diduga terafiliasi Israel berdasarkan list yang dikeluarkan kantor komisaris HAM PBB. Daftar perusahaan tersebut bisa dilihat di https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session31/database-hrc3136/23-06-30-Update-israeli-settlement-opt-database-hrc3136.pdf.

Komunitas internasional beranggapan bahwa daftar yang dikeluarkan BDS dan Komisi HAM PBB paling valid sebagai acuan boikot. Daftar tersebut dinilai paling tepat sasaran guna melemahkan agresi militer Israel dan tunduk pada hukum internasional.

Daftar BDS dan PBB juga diyakini fokus pada target sekaligus menghindari penyalahgunaan seruan boikot. Hal ini mengingat ada beberapa pihak yang sengaja memanfaatkan dan menunggangi ajakan boikot untuk kepentingan bisnis.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Prof Budi Agus Riswandi meminta aksi boikot terhadap produk-produk Israel yang dilegitimasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk tujuan persaingan bisnis. Dia melihat ada pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja mengambil keuntungan dengan memanfaatkan aksi kemanusiaan.

"Tujuan boikot ke persaingan bisnis itu ada. Karenanya, harus diluruskan ke publik bahwa tindakan boikot yang selama ini dilegitimasi oleh MUI itu bukan dalam konteks persaingan bisnis tapi komitmen terhadap kemanusiaan," kata Budi Agus.

MUI dan pemerintah memang tidak pernah mengeluarkan daftar produk yang diduga terafiliasi Israel. Meski demikian, MUI memang mengeluarkan fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap Palestina.

"Produknya itu tetap halal selama masih memenuhi kriteria kehalalan. Yang jelas, MUI sama sekali tidak pernah merilis daftar produk itu," kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Miftahul Huda

Miftahul mengatakan bahwa MUI tidak berhak untuk mencabut produk-produk yang sudah bersertifikasi halal. Dia melanjutkan, sistem sertifikasi halal sudah melibatkan berbagai pihak.

Meski sudah ditegaskan demikian, fatwa MUI ini masih saja dimanfaatkan oknum rakus untuk memenangkan persaingan bisnis. Tak lama setelah fatwa ini dikeluarkan, seketika itu juga bermunculan daftar produk diduga terafiliasi Israel yang sudah dipastikan hoaks oleh kominfo.

Bahkan lembaga seperti Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) yang seharusnya mengedukasi publik malah gencar menyebarkan daftar hoaks tersebut. Alih-alih menggunakan acuan terverifikasi seperti BDS dan Komisi HAM PBB. Hal ini memperlihatkan bahwa gerakan BDS di Indonesia sudah ditunggangi demi kepentingan.(SB05)

BACA JUGA: Kinerja Keuangan Semester I/2024 Kredit dan Pembiayaan BTN Tembus Rp352 Triliun