Saibumi.com (SMSI), Bandar Lampung - Kasus oknum penggarap menyewakan lahan di Kota Baru, Lampung Selatan kepada warga yang telah dilaporkan oleh Rofiq Nugroho selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) mewakili Pemerintah Provinsi Lampung sebagai pemilik aset lahan tersebut kepada Kepolisian Daerah (Polda) Lampung pada Februari 2023.

Menyikapi hal itu, aktivis rakyat Wahrul Fauzi Silalahi S.H mendorong Polda Lampung agar mengusut tuntas kasus tersebut. Ia mengatakan bahwa kasus seperti ini harus diselesaikan sampai ke akarnya.

"Karena, ini terindikasi permainan mafia tanah, Polda Lampung harus lebih serius menelusuri sejauh mana aliran dana tersebut berlabuh, dan siapa saja pihak yang terlibat serta apakah ada oknum yang membekingi kegiatan tersebut." Ucapnya

BACA JUGA: Berkendara Saat Puasa, Begini Tips Cara Kelola Emosi Dari Astra Motor Natar

Wahrul mengatakan, harus ada kolaborasi antara Pemprov dan Polda Lampung agar kasus ini segera diselesaikan.

"Kepolisian harus menyelesaikan kasus ini bersama Pemprov Lampung agar kedepannya tidak ada lagi mafia tanah yang mengakali ijin sewa lahan," tuturnya

"Karena lahan tersebut harus digunakan sesuai aturan." Tambah Wahrul yang mengakui dirinya Aktivis Rakyat.

Sebagai Aktivis Rakyat Wahrul menjelaskan bahwa, kegiatan seperti ini harus menjadi pembelajaran dan jangan sampai terjadi lagi ke depannya.

"Kegiatan penggarapan seharusnya dilakukan oleh warga dan tidak boleh diperjualbelikan ataupun disewakan kepada pihak lain," jelasnya

Hal ini sudah seharusnya menjadi peringatan keras bagi Pemprov Lampung, lanjut Wahrul, agar kedepannya tidak terkesan ada pembiaran atas hal tersebut. Wahrul menjelaskan bahwa, kasus ini sudah menjadi wewenang Polda Lampung sebagai institusi penegak keadilan.

"Pada intinya kasus ini harus diselesaikan oleh Polda Lampung secara terang benderang tidak ada yang ditutupi, harus dibuka siapa saja yang terlibat," tukasnya. (*)

BACA JUGA: Berkendara Saat Puasa, Begini Tips Cara Kelola Emosi Dari Astra Motor Natar