Saibumi.com (SMSI), Bandar Lampung - Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi (OJK) Lampung terus mendorong peningkatan literasi dan Inklusi Keuangan masyarakat di Provinsi Lampung melalui kegiatan edukasi maupun penyediaan layanan dan produk yang semakin terjangkau oleh masyarakat. 

Upaya ini dilakukan baik oleh OJK, Pemerintah Daerah, Industri Jasa Keuangan dan stakeholder terkait, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat dalam memilih dan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan baik dalam bentuk simpanan/investasi maupun pembiayaan/kredit, sehingga hal ini dapat mendorong pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan di Provinsi Lampung.

BACA JUGA: Wagub Chusnunia Buka Rakor Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Lampung

Hasil Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022 yang dilaksanakan pada Triwulan III-2022 untuk Provinsi Lampung mencatat kenaikan indeks literasi dan inklusi keuangan yakni indeks Literasi Keuangan, menunjukkan peningkatan sebesar 33,35% yaitu dari sebesar 30,97% di tahun 2019, menjadi 41,30% di tahun 2022. Untuk Indeks Inklusi Keuangan, menunjukkan peningkatan sebesar 20,78% yaitu dari sebesar 61,94% ditahun 2019 menjadi sebesar 74,81% di tahun 2022. 

Hal tersebut menunjukkan Provinsi Lampung memiliki peningkatan indeks literasi keuangan ke-3 terbesar se-Sumatera (setelah Bangka Belitung dan Sumatera Utara) dan indeks Inklusi Keuangan terbesar ke-3 se-Sumatera setelah Jambi dan Bangka Belitung.

“SNLIK 2022 dilaksanakan mulai Juli hingga September 2022 di 34 provinsi yang mencakup 76 kota/kabupaten dengan jumlah responden sebanyak 14.634 orang yang berusia antara 15 s.d. 79 tahun. Sebagaimana tahun 2016 dan 2019, SNLIK 2022 juga menggunakan metode, parameter dan indikator yang sama, yaitu indeks literasi keuangan yang terdiri dari parameter pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku, sementara indeks inklusi keuangan menggunakan parameter penggunaan (usage),” ungkap Kepala OJK Provinsi Lampung, Bambang Hermanto dalam acara Update Perkembangan Industri Jasa Keuangan di Provinsi Lampung Triwulan III 2022, bersama insan media pada Senin (28/11/2022). 

Hasil SNLIK 2022 selain menunjukkan peningkatan indeks yang on the track untuk mencapai target 2024, juga mengurangi gap antara tingkat literasi dan tingkat inklusi. Secara nasional menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68 persen, naik dibanding tahun 2019 yang hanya 38,03 persen. Sementara indeks inklusi keuangan tahun ini mencapai 85,10 persen meningkat dibanding periode SNLIK sebelumnya di tahun 2019 yaitu 76,19 persen.

Kinerja Perbankan

Penyaluran kredit/pembiayaan di Provinsi Lampung pada posisi triwulan III-2022 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan triwulan III-2021 (yoy) yaitu meningkat

sebesar Rp3,92 Triliun atau 5,52% (yoy) yaitu dari sebesar Rp71,02 Triliun menjadi sebesar Rp74,94 Triliun. Demikian juga jika dibandingkan dengan Triwulan II-2022, menunjukkan peningkatan sebesar Rp1,17 Triliun atau 1,59% yaitu dari sebesar Rp73,77 Triliun menjadi sebesar Rp74,94 Triliun. 

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan kredit secara nasional, Provinsi Lampung belum setinggi Nasional, hal ini sebagai akibat dari masih adanya beberapa sektor ekonomi di Provinsi Lampung yang mengalami kontraksi antara lain pada sektor perantara keuangan (turun 14,26%), jasa kesehatan (23,84%) dan konstruksi (7,18%). 

Kinerja Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)

Kinerja Perusahaan Pembiayaan di Provinsi Lampung tumbuh 7,15% yoy dengan nilai piutang pembiayaan tercatat sebesar Rp8,17 T dan NPF yang membaik dari sebelumnya 2,22% pada posisi Triwulan II – 2022 menjadi 1,96% pada posisi Triwulan III - 2022. Peningkatan piutang perusahaan pembiayaan terbesar di Provinsi Lampung berasal dari sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor serta sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan.

Pendapatan premi asuransi di Provinsi Lampung menurun sebesar Rp56,85M atau 3,59% yoy yang didorong oleh penurunan premi asurnsi jiwa sebesar Rp335,35M atau 28,11% yoy. Penurunan pendapatan premi asuransi ini disebabkan adanya kanal keagenan asuransi khususnya asuransi jiwa dan asuransi PAYDI yang belum dapat berjalan optimal menyusul adanya pengaturan yang lebih ketat sebagaimana diatur dalam SE OJK No.5/SEOJK.05/2022 Tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi. 

Kinerja Pasar Modal

Kinerja Pasar Modal pada Triwulan III 2022 mencatat SID (Single Investor Identification) total di Provinsi Lampung tumbuh sangat pesat meningkat sebanyak 98.892 (72,15%yoy). Jumlah investor di Provinsi Lampung berdasarkan SID hingga September 2022 tercatat sebanyak 235.955 investor atau 2,43% dari total investor nasional yang mencapai 9.708.910 investor dengan jumlah investor terbanyak berada di Kota Bandar Lampung sebesar 84.289 investor atau 35,72% dari total investor di Lampung.

Jenis SID didominasi oleh , SID S-INVEST yang meningkat sebesar 98,6%, SID C-BEST yang meningkat sebesar 109,09% yoy dan SID SBN yang meningkat sebesar 75,91%. 

Sementara untuk SID E-BAE tidak mengalami penambahan jumlah sejak tahun 2021 sebanyak 1 investor. Sejak September 2021 hingga September 2022, nilai transaksi saham di Provinsi Lampung sempat mencapai nilai tertinggi di bulan Maret 2022 mencapai Rp. 3,19 T dan posisi September 2022 nilai transaksi Rp. 2,35 T tumbuh 23,56% sejak Januari 2022 dan tumbuh 47,33% secara yoy.

Hingga 30 September 2022, sudah terdapat 11 platform SCF berizin OJK dengan jumlah penerbit sebanyak 304, jumlah pemodal sebanyak 127.810 dan total dana yang tersalurkan sebanyak Rp640,57 Milyar. 

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Provinsi Lampung dibentuk untuk mempermudah masyarakat khususnya para pelaku usaha UMKM mengakses informasi dan kredit yang murah, mudah dan cepat yang disediakan oleh lembaga jasa keuangan di Lampung.

Melalui website Pasar Kredit Murah Lampung, masyarakat dapat mengakses di www.pakemlampung.id. Website ini selain menjadi ajang business matching secara online

antara UMKM dengan penyedia produk jasa keuangan dari Bank Umum, Bank Umum Syariah, BPR, BPRS, Lembaga Pembiayan Ekspor Impor (LPEI), Pegadaian, PNM, Fintech P2P lending dan Bank Wakaf Mikro, juga ditujukan untuk memerangi rentenir dan pinjol illegal yang kerap tidak membantu masyarakat namun justru membebani pelaku usaha UMKM dengan lilitan utang.

“Tercatat per September 2022 terdapat 54 pengajuan pembiayaan kepada 10 lembaga penyalur dengan total nominal sebesar Rp3,48 Miliar. Melalui website ini diharapkan masyarakat Lampung dapat mencari informasi dan pengajuan awal pinjaman/pembiayaan dengan lebih mudah tanpa harus datang ke kantor Bank terlebih dahulu," pungkas Bambang. (*)

BACA JUGA: Wagub Chusnunia Buka Rakor Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Lampung